PIKIRAN RAKYAT - Bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Pusat untuk nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran sudah berlangsung sejak Minggu, 19 Juli 2020 kemarin.
Program pemerintah pusat melalui jaring pengaman sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan terdampak dari pandemi Covid-19 agar nelayan bisa mendapatkan manfaat dari program jaring pengaman sosial tersebut.
Hanya saja bantuan jaringan pengaman sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang disalurkan ke nelayan melalui kantor pos dinilai tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kegaduhan.
Baca Juga: Tembok Rumahnya Runtuh akibat Ulah Monyet yang Kelaparan, Satu Keluarga asal India Tewas Tertimpa
Seperti yang terpantau di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat sejumlah masyarakat nelayan mendatangi kantor desa bahkan ke kantor Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk mempertanyakan kejelasan terkait bantuan jaminan pengaman sosial dari Kementerian Sosial.
Saat dikonfirmasi Ketua Rukun Nelayan Bojongsalawe, Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Sugito membenarkan bahwa tidak semua nelayan di desanya mendapatkan jaringan pengaman sosial.
Baca Juga: Kasus Pertama di Kabupaten Tasikmalaya, Satu Pasien Diduga Positif Covid-19 Meninggal di Cipatujah
Menurut dia, jumlah nelayan yang ada di Desa Karangjaladri ada 800 orang yang terdata di program Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), sedangkan yang menerima jaringan pengaman sosial hanya 300 orang.
"Saya enggak tahu kalau mau dapat bantuan JPS, karena data 800 orang nelayan yang dikirimkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program Kusuka dan sudah lama dikirim," ujar Sugito, Selasa, 21 Juli 2020.