/photo/2020/07/21/3245490320.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Setelah pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di Dewan Pimpinan Daerah Golkar Indramayu, beredar surat pemecatan terhadap para pengurus yang terpilih lewat musda.
Sebelumnya, dalam musda tersebut terpilih nama Syaefudin sebagai Ketua DPD Golkar Indramayu. Polemik tersebut membuat situasi di internal Golkar semakin memanas.
Syaefudin mengatakan, dirinya belum menerima surat yang berisi sanksi itu. Namun ia telah membaca lampirannya yang isinya menerangkan bahwa seluruh pengurus yang terpilih lewat musda 16 Juli dipecat. Tak hanya itu, mereka digantikan oleh pengurus baru dan adanya penunjukkan plt sekretaris.
Baca Juga: Tagihan Air Juli 2020 Melonjak Capai Rp3 Juta, Ratusan Pelanggan di Bogor Ajukan Protes
Syaefudin menambahkan, hingga saat ini ia pun belum memahami mengapa surat itu lebih dahulu beredar di media sosial. Menurutnya proses pemecatan di sebuah partai harus berjalan sesuai dengan mekanisme di partai.
"Yang (berhak) melakukan adalah pengurus di pusat," tutur dia, Selasa 21 Juli 2020.
Ia pun mengaku, belum memahami alasan pemecatan yang diutarakan dalam surat sebab sejauh ini para pengurus tetap menjalankan tugas-tugas partai sesuai dengan AD/ART. Termasuk pelaksanaan musda menurutnya sudah sesuai dengan instruksi dari partai.
Baca Juga: Dikecam PFI Usai Komentari Foto Jenazah Covid-19, Anji: Sebenarnya Bukan Komentari Jurnalisnya
"Ada instruksi dari dpp, agar daerah yang menyelenggarakan pilkada merencanakan musda masing-masing paling lambat 31 Agustus," ujar Syaefudin yang kini menjabat sebagai ketua DPRD Indramayu. Salah satu alasan itulah yang melandasi jalannya musda Indramayu.