PIKIRAN RAKYAT – Kasus pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang hedonis dan pamer harta hingga kini masih curi perhatian. Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman ikut buka suara mewakili seluruh pejabat di bawah komandonya.
Dia menjamin, para penjabat di Cianjur tidak ada yang berlaku hedonis, bergaya hidup berlebihan hingga hobi pamer harta kekayaan. Ia lantas mendorong disahkannya RUU Perampasan Aset untuk kemudian dijadikan Undang-Undang (UU).
"Saya setuju disahkan-nya RUU rampas aset kalau dihasilkan dari negara. Saya prihatin dengan kondisi saat ini banyak pejabat yang kerap pamer harta dan dinilai janggal karena tidak sebanding dengan gaji yang diterimanya," kata Herman, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 13 Maret 2023.
Herman menambahkan, dia bisa memberikan jaminan kepastian nihilnya pejabat hedonis, sebab di lingkungan Pemkab Cianjur Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tergolong tinggi.
Baca Juga: Gerindra: Program Prabowo 99 Persen Sejalan dengan Jokowi, Termasuk Perpindahan Ibu Kota
Pun tak ada kecurangan terkait aliran Tukin, sehingga pejabat tak usah risau mengenai pendapatan, dan lebih bisa memfokuskan energinya untuk bekerja benar alih-alih berfoya-foya sampai memamerkan harta.
"Kalau ASN tersebut punya usaha dan warisan tidak jadi masalah, tapi kalau kaya dari hasil curian itu dilarang, tidak boleh apalagi dari negara," katanya.
Lebih lanjut, Herman melibatkan warga sebagai bentuk respons terhadap maraknya fenomena pejabat hedonis. Ia meminta masyarakat tak ragu melapor, jika mendapati pejabat atau ASN pamer harta kekayaan.
Kecuali, kata dia, harta tersebut merupakan jeri payahnya di bidang lain di luar tugas sebagai abdi negara, seperti jadi pengusaha. Selain itu, harta yang tak sesuai profil diperbolehkan asal bukan hasil menggarong uang rakyat.