/photo/2023/07/16/243480525.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Sekira 2.000 aduan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa mayoritas aduan berkenaan dengan pemalsuan data, seperti kartu keluarga (KK).
Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat Ifa Faizah Rohmah berkomentar, pemalsuan KK atau administrasi lainnya terjadi karena asumsi masyarakat akan sekolah favorit.
Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit seusai anggapannya menyebabkan pemalsuan data masih terjadi.
"Sokongan sumber daya manusia guna menghadirkan program-progam unggulan mesti merata, bukan hanya sekolah di tengah kota maupun yang favorit berdasarkan asumsi masyarakat. Kami mendorong Pemerintah Jawa Barat mengambil langkah agar masyarakat percaya, bahwa setiap sekolah sama-sama berkualitas," kata Ifa pada Minggu, 15 Juli 2023.
Baca Juga: Polisi Temukan Potongan Kepala Diduga Korban Mutilasi Sleman, Terpendam di Lapangan Kawasan Tempel
Adapun yang sudah terjadi pengaduan ke Disdik Jawa Barat kata Ifa, mesti diawasi. Pasalnya, hal itu termasuk kejahatan administrasi.
Perihal keluhan dari sekolah-sekolah naungan LP Ma'arif ihwal pelaksanaan PPDB, Ifa mengungkapkan, di antaranya berkenaan dengan sekolah negeri yang membuka penerimaan di atas ketentuan kuota. Padahal, menurut dia, kuota sekolah negeri sudah begitu besar, dan berdasarkan standar kelaikan terukur dari pemerintah.
"Banyak yang mengemukakan masukan (keluhan), ada beberapa sekolah negeri yang masih tetap membuka penerimaan siswa, walaupun kuota sesuai penetapan pemerintah sudah terpenuhi. Pelayanan sekolah negeri tak akan maksimal untuk kondisi seperti itu. Misal, yang semestinya satu sif, menjadi dua sif. Itu kontraproduktif dengan kualitas satuan pendidikan negeri," tutur Ifa.
Ihwal keterisian siswa pada sekolah di bawah naungan LP Ma'arif, Ifa menyampaikan, kebanyakan di antaranya sudah terpenuhi. Menurut dia, hal itu berlandaskan kepercayaan masyarakat akan kualitas pelayanan dari sekolah.