/photo/2022/11/17/2573294369.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR RI Puan Maharani ingin agar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali dievaluasi pemerintah. Hal ini menyusul aduan pungutan liar (pungli) dan manipulasi dalam PPDB sistem zonasi dan afirmasi.
Puan Maharani percaya sistem zonasi adalah solusi tepat supaya kasta sekolah bisa dihapuskan, sebab seluruh lembaga pendidikan mesti memiliki standardisasi serupa. Namun, Puan mendorong pemerintah agar segera membarengi aktualisasinya dengan formulasi baru, untuk menghindari potensi kecurangan.
"Sekolah harus memiliki standar pendidikan yang sama, jadi tidak ada lagi namanya sekolah unggulan atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam menjalankan amanat sesuai undang-undang," tutur Puan, dikutip dari Antara, Sabtu, 15 Juli 2023.
Dikatakan Puan, sistem zonasi memiliki maksud dan tujuan yang baik, namun dalam praktiknya, masih ada pihak-pihak tak bertanggungjawab yang justru memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kecurangan. Terbukti dugaan Pungli PPDB 2023 merebak di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Garut. Bahkan, di Kota Bogor, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.
Baca Juga: Ayah Kandung Bunuh Anak di Kediri, Korban Ditemukan dalam Karung
Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menerima sekira 2.000 pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 tingkat SMA/SMK. Beberapa kasus berakhir dengan diskualifikasi.
"Laporan masuk 2.000-an yang saya tahu dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik. Termasuk pembatalan beberapa kasus yang ditemui, seperti pemalsuan KK (kartu keluarga) ya," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung pada Jumat, 14 Juli 2023.
Dia mengatakan bahwa berbagai pengaduan yang diterima oleh Disdik akan menjadi bahan evaluasi. Meskipun, terang Ridwan Kamil, permasalahan PPDB bukan hanya terjadi di Jabar, melainkan di seluruh daerah di Indonesia, karena PPDB merupakan kebijakan nasional.
Baca Juga: Pelaku KDRT Istri Hamil di Serpong Diburu Polisi, Polres Tangsel: atas Pertimbangan Situasi