PIKIRAN RAKYAT - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menerima sekira 2.000 pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 tingkat SMA/SMK. Beberapa kasus berakhir dengan diskualifikasi, karena kelolosan PPDB ditempuh lewat kecurangan.
"Laporan masuk 2.000-an yang saya tahu dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik. Termasuk pembatalan beberapa kasus yang ditemui, seperti pemalsuan KK (kartu keluarga) ya," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung pada Jumat, 14 Juli 2023.
Dia mengatakan bahwa berbagai pengaduan yang diterima oleh Disdik akan menjadi bahan evaluasi. Meskipun, terang Ridwan Kamil, permasalahan PPDB bukan hanya terjadi di Jabar, melainkan di seluruh daerah di Indonesia, karena PPDB merupakan kebijakan nasional.
"Namun, tim pengaduan kami sudah sangat responsif. (Ribuan pengaduan) ini memang tidak diviralkan lah ya, itu mah pilihan, tapi laporan dari Disdik lebih dari 90 persen sudah ditindaklanjuti," kata Ridwan Kamil.
Baca Juga: Polemik PPDB Zonasi, Nadiem Makarim akan Dipanggil DPR
Menurut dia, pengaduan orangtua siswa terkait PPDB bukan hanya banyak terjadi di lingkup SMA, tetapi juga dalam penerimaan di SMK.
"Rata-rata pengaduannya (soal pemalsuan dokumen persyaratan PPDB) itu," ujarnya.
Pengaduan PPDB di Jabar juga bukan terjadi di tingkat SMA saja, melainkan pula di tingkat SMP dan SD.
Akan tetapi terkait dengan hal itu, Ridwan Kamil menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten/kota, karena Pemprov Jabar hanya berwenang mengurusi SMA/SMK.