/photo/2020/12/10/1889498572.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Nasib puluhan ribu pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum jelas. Meski statusnya akan dihapus pada November 2023, keberadaannya masih dibutuhkan di berbagai layanan publik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumasna mengatakan bahwa ada 32.098 pegawai honorer Pemprov Jabar yang sudah terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara bertahap, kata dia, Pemprov Jabar berupaya untuk mengakomodasi kehadiran mereka.
"Pak Gubernur menetapkan satgas penyelesaian pegawai non-ASN. Memang ini tidak mudah, karena regulasi mengharuskan pengelolaan ASN itu hanya dua kategori, PNS (pegawai negeri sipil dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Sumasna, pekan lalu.
Pemprov Jabar, terang dia, masih terus menunggu keputusan pemerintah pusat soal pegawai non-ASN. Meski begitu, dia menekankan, Pemprov Jabar juga menyiapkan berbagai skema buat solusi alternatif agar pegawai honorer bisa tetap bekerja.
Baca Juga: Anies Baswedan Masih Rahasiakan Bacawapres, AHY Optimistis
"Misalkan belum ada penyelesaian di tingkat nasional, kami cari solusi juga di tingkat Jabar. Kami meng-exercise kira-kira dengan tugas-tugas seperti apa yang memungkinkan pengakomodasian bisa tetap sesuai aturan main dan layanan publik kami tetap berjalan," katanya.
Sumasna menyebutkan, jumlah 32.000 pegawai honorer tersebut sebetulnya sudah berkurang, karena sebagian guru dan tenaga kesehatan honorer sudah diangkat menjadi PPPK. Meski begitu, jumlahnya belum begitu signifikan.
"Kalau guru dan tenaga kesehatan, progresnya sudah cukup bagus, saya juga baru selesai tanda tangan sekitar 3.700 PPPK. Besok-besok juga untuk guru ada nominatif lain yang bisa kami tindak lanjuti dalam waktu pendek," kata Sumasna.
Baca Juga: Banjir Besar dan Longsor di Korea Selatan Tewaskan 35 Orang, Kemenlu: Tak Ada Korban WNI