kievskiy.org

Sekolah Swasta di Sukabumi Kesulitan Cari Murid Baru

Ilustrasi sekolah swasta.
Ilustrasi sekolah swasta. /Pikiran Rakyat/Ririn NF

PIKIRAN RAKYAT - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sukabumi memunculkan persoalan usai sekolah-sekolah swasta menjadi kesulitan mendapat murid baru.

Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah V Provinsi Jawa Barat bahkan mencatat ada dua sekolah swasta di Kota Sukabumi kini sudah ditutup. Hal itu disebabkan kurangnya calon siswa yang mendaftar, dan lebih memilih ke sekolah negeri. Kedua sekolah yang sudah ditutup itu SMK Kartika Chandra, dan SMK PGRI 2 Kota Sukabumi.

Kepala KCD Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarti mengatakan, jumlah SMK swasta yang berada di Kota Sukabumi itu sebelumnya ada 40 sekolah. Namun karena berkurang dua, sehingga sekolah swasta yang ada saat ini berjumlah 38.

Ia menyebut layanan pendidikan yang diberikan tidak ada dikotomi, baik negeri atau swasta. Di Sukabumi, seharusnya sudah cukup. Menurut Nonong, sampai saat ini banyak sekolah swasta yang mengeluhkan turunnya jumlah siswa, bahkan sudah ada dua sekolah swasta yang tutup, dan juga ada beberapa yang nyaris tidak mendapatkan siswa.

Baca Juga: Sekolah Swasta di Cimahi Kekurangan Siswa, Dugaan Kecurangan PPDB Dituding Jadi Penyebabnya

“Sekolah negeri dan swasta itu total ada 49. Sekolah negerinya 9, swastanya 40, dan kemarin berkurang 2 jadi tinggal 28. Buat kami, sekolah negeri swasta itu anak kami kan, tapi pada kondisinya sekolah swasta mengeluh kekurangan murid, bahkan jauh berkurang drastis dan lain-lain, salah satu hal yang di persoalkannya adalah salah satunya, katanya itu negeri jangan terlalu banyak dong menerima siswa. Jadi di sini harus ada keadilan dan keseimbangan kepada layanan-layanan pendidikan,” kata Nonong pada Kamis, 20 Juli 2023.

Tidak Ada Sekolah Favorit

Nonong Winarni menegaskan, tujuan pemerintah pusat menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ini agar tidak ada kategori atau justifikasi kepada sekolah tertentu sebagai sekolah favorit. Adapun mindset orangtua siswa yang menganggap sekolah favorit itu mempunyai beberapa fasilitas yang dianggap jauh lebih bagus, kata dia, hal itu merupakan tugas bersama, baik itu melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Tujuan pemerintah pusat adanya zonasi ini kan baik, supaya tidak ada kategori atau tidak ada justifikasi kepada sekolah tertentu sebagai sekolah favorit. Sekolah itu sama, tetapi yang memfavoritkan itu kami, pemerintah, sekolah, atau orang tua. Orang tua yang memberikan label favorit dan tidak favorit itu. Mungkin ada beberapa kelemahan, kenapa sekolah tertentu itu jadi sekolah favorit karena fasilitasnya dianggap jauh lebih bagus, ya mungkin begitu. Kalau begitu tambah dong fasilitasnya? Nah, yang begitu memang tugas kami,” pungkasnya.

Baca Juga: Nominal BPMU Sekolah Swasta Turun, DPRD Jabar Minta Pemerintah Benahi Sistem

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat