PIKIRAN RAKYAT - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 alami defisit anggaran mencapai sebesar Rp37,452 miliar. Hal itu akibat tidak seimbangnya pendapatan dengan belanja daerah.
Hal itu dikemukakan Bupati Majalengka Karna Sobahi pada penyampaian perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 Kabupaten Majalengka pada sidang paripurna DPRD Majalengka beberapa hari lalu.
Dikatakan Bupati, selisih angka hingga menyebabkan defisit anggaran, di antaranya pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp3,381 triliun menjadi sebesar Rp3,026 triliun atau turun 10,5096.
Belanja daerah semula sebesar Rp3,392 triliun menjadi sebesar Rp3,062 triliun atau turun 9,7496.
Baca Juga: Bantu Padamkan Kebakaran di Majalengka, BPBD Beri Jawaban Soal Honor Petugas Gabungan
“Selisih antara pendapatan daerah dan transfer daerah menyebabkan terjadinya defisit sebesar Rp36,033 miliar yang akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan,“ ujar Bupati Karna.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang juga Sekda Majalengka Eman Suherman mengungkapkan, untuk menutupi defisit anggaran yang demikian besar akan disiasati melalui strategi politik anggaran.
Penambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan tersebut di antaranya akan meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta DBH dari Pemerintah Pusat, selain itu akan mengambil dari acress, sebagian dari Biaya Tidak Terduga (BTT) serta piutang PBB yang masih sangat besar.
Dijelaskan Eman, proyeksi kekurangan penyaluran dari DBH Pusat mencapai Rp1.360 miliar, proyeksi tambahan DBH Provinsi sebesar Rp12,712 miliar, proyeksi piutang PBB sebesar Rp6.184 miliar lebih, pergeseran belanja pegawai sebesar Rp9,500 miliar, penyesuaian DBH desa sebesar Rp2,696 miliar lebih serta pergeseran anggaran BTT sebesar Rp5 miliar. Sehingga total defisit anggaran senilai Rp37.452.571.270 akan tertutupi.