PIKIRAN RAKYAT - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey T Machmudin angkat bicara terkait polemik penggunaan fasilitas pemerintah yang akhir-akhir ini digunakan untuk kegiatan berbau politik. Pihaknya pun segera mengambil kebijakan agar dapat dipedomani oleh pihak-pihak terkait.
Untuk diketahui, Organisasi Aktivis Pro Demokrasi Change Indonesia bertajuk 'Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan' di GIM pada Minggu, 8 Oktober 2023, dengan menghadirkan bacapres Anies Baswedan. Lalu di SOR Arcamanik Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) menghadirkan Kaesang Pangarep yang merupakan Ketum PSI.
"Saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Saya juga sangat terbuka menerima kritikan," ucapnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 9 Oktober 2023.
Baca Juga: Panitia Acara Bacapres Anies Baswedan Respons Keterangan Pemprov Jabar Soal GIM
Baca Juga: Bey Machmudin Siapkan Edaran Terkait Aturan Penggunaan Fasilitas Milik Pemerintah
"Terkait dengan acara Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh. Pertama ada pengajuan permohonan izin, disitu disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi, apakah betul ini untuk diskusi. Benar (kata panitia), tidak ada untuk politik," ucapnya melanjutkan.
Satu hari menjelang acara, kata Bey, pihaknya menemukan ada baliho-baliho dengan tulisan capres-cawapres.
"Sudah jelas ada aturan KPU, melarang adanya pelaksanaan bersifat yang seperti kampanye selama sebelum kampanye," ucapnya.
Baca Juga: DPR : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kesejahteraanya Harus Ditingkatkan
Dengan demikian, Disparbud Jabar menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon, bahwa ternyata tidak diskusi, ada unsur politiknya.