PIKIRAN RAKYAT - Kabupaten Majalengka masih menyisakan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,4 % dari jumlah penduduk sebesar 1,3 juta jiwa pada tahun 2024. Pemerintah akan mempercepat penanganan yang dilakukan secara terstuktur mulai tingkat kabupaten hingga desa.
Usai melakukan rapat percepatan penanganan kemiskinan esktrem, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah membentuk tim penanggulangan penuranan kemiskinan kecamatan.
Upaya yang dilakukan di antaranya dengan memberikan pendekatan dan edukasi kepada pemerintah desa serta memberikan beragam program ke semua desa, meski di desa tersebut tidak terdapat penduduk miskin ekstrem.
Baca Juga: Jadwal Padat Luhut Binsar Pandjaitan Sebelum Dilarikan ke Rumah Sakit Diungkap Sandiaga Uno
“Kalau tidak ada penduduk miskin bukan berarti tidak ada bantuan program, tetep ada bantuan tapi nama program bantuannya pemberdayaan masyarakat,” ujar wakil bupati.
Disampaikan Tarsono, penurunan kemiskinan ekstrem ataupun tidak esktrem adalah tanggung jawab bersama, yakni pemerintah pusat, daerah, dan desa. Karenanya, penanganan harus dilakukan bersama.
Tarsono berpendapat, jika turunnya kemiskinan di sebuah daerah adalah keberhasilan semua, maka sebaliknya jika masyarakat miskin bertambah itu juga berarti kegagalan pemerintah, kegagalan semua.
Baca Juga: Penduduk Bandung Raya Sudah Lebih dari 7 Juta Orang, LRT Harus Direalisasikan
Bantuan untuk Penduduk Majalengka
Kini sejumlah program diturunkan ke desa untuk menangani kemiskinan esktrem, di antaranya bantuan sosial yang terus dikucurkan untuk penerima bantuan seperti BPNT, PKH, bantuan tunai, dan bansos dari DBHCHT untuk petani tembakau. Sebentar lagi, akan ada padat karya dan sejumlah bantuan lainnya.