/photo/2023/12/05/1418405704.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Selain batasan umur, pendaftar juga wajib melampirkan keterangan kondisi kesehatan.
"Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, sekarang wajib melampirkan skrining keterangan sehat dari Puskesmas. Dulu cukup dengan surat keterangan atau pernyataan sehat,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih, Parmas, dan SDM) KPU Ciamis, Muharam Kurnia Drajat, usai Sosialisasi Persiapan Pembentukan KPPS Pemilu 2024 dengan pemangku kepentingan di Hotel Tyara Ciamis, Senin, 4 Desember 2023.
Semakin ketatnya persyaratan kesehatan, lanjutnya, untuk mengantisipasi banyaknya kasus KPPS yang sakit, bahkan meninggal dunia akibat kecapaian seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Dengan demikian, persyaratan kesehatan menjadi lebih ketat. Selain kesehatan, juga ada pembatasan usia yakni minimum 17 tahun dan maksimum 55 tahun.
“Ini berkaca dari banyak kejadian Pemilu 2019, banyak PPS sakit bahkan sampai meninggal dunia akibat kecapaian, kelelahan. Untuk itu memang sejak awal kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi KPPS. Selain itu juga ada sejumlah persyaratan lain,” ujarnya menjelaskan.
Baca Juga: Ciamis Diguyur Hujan Deras, Tiga Rumah Warga Ambruk Tak Kuat Menahan Beban
Berkenaan kebutuhan KPPS Pemilu 2024, Muharam menambahkan, bahwa sesuai ketentuan setiap KPPS terdiri dari 7 orang, ditambah 2 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah KPPS di tatar galuh Ciamis sebanyak 3.943 tersebar di 265 desa dan kelurahan, sehingga yang dibutuhkan sebanyak 27.601 orang. Kemudian untuk Linmas sebanyak 7.886 orang.
“Kami hanya menangani rekrutmen KPPS, sedangkan Linmas diserahkan kepada pihak desa. Pelaksanaan pendaftaran mulai 11 Desember 2023, dan akan dilantik pada 25 Januari 2024, terbuka,” jelasnya.
Muharam juga menambahkan ada kenaikan honor KPPS 2024, dibandingkan Pemilu 2019. Honor ketua KPPS Rp1,2 juta (sebelumnya Rp550.000), anggota KPPS Rp1,2 juta (sebelumnya Rp500.000) dan Linmas Rp700.000 (sebelumnya Rp500.000). “Ada peningkatan honor yang sangat signifikan,” tuturnya.
Bahkan untuk memberikan jaminan kesehatan, dia mengungkapkan ada wacana untuk asuransi BPJS. Premi yang dibayar Rp11.000. Hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian sumber anggaran untuk membayar premi.