/photo/2023/04/15/2531073650.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menantang para pasangan calon presiden dan wakilnya dalam Pemilu 2024 menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jabar yang dinilai berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan wilayah tersebut. Pernyataan para kandidat dalam debat Pemilu 2024 terhadap persoalan lingkungan dinilai hanya gimik apabila tak diwujudkan dalam aksi nyata.
Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers Catatan Kritis Debat Cawapres 2024 bertajuk, Apakah Penyampaian Visi dan Misi Cawapres 2024 Menjadi Jawaban dari Problem Ekologi Kita? yang berlangsung di Sekretariat Walhi Jabar, Jalan Simponi No 29, Turangga, Kota Bandung, Senin, 22 Januari 2024. Kegiatan tersebut juga disiarkan di Instagram Walhi Jabar. Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar Haerudin Inas mengatakan, tanpa adanya penghentian PSN, Jabar tetap mengalami problem lingkungan hidup.
Selain PSN, Walhi juga menantang para kandidat untuk menghentikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga pembangkit listrik tenaga sampah di Jabar. "Untuk PLTU berani enggak bukan lagi mempensiunkan, tetapi tutup saja," ucap Inas. Tanpa keberanian menutup, upaya mengatasi perubahan iklim pun sulit dilakukan. Energi dari bahan fosil pun tetap dipakai.
Apalagi keberadaan tambang juga berkontribusi terhadap anggaran pendapatan belanja daerah dan nasional. Komitmen para calon dalam urusan lingkungan pun dipertanyakan mengingat aktivitas tambang ikut menyumbang pendapatan pemerintah. Di sisi lain, masyarakat terganggu sumber hidupnya akibat aktivitas itu, seperti terjadinya krisis air. Persoalan energi baru terbarukan yang muncul dalam debat Cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024 turut disorot. Walhi membaca energi baru terbarukan yang dimaksudkan dalam debat adalah geotermal atau panas bumi.
Dalam catatan Walhi, terdapat 39 titik geotermal di Jabar. Jumlah tersebut setara dengan 20 persen dari seluruh geotermal di Indonesia. Dalam asesmennya, keberadaan geotermal ada di dua kategori/status hutan, yakni lindung dan konservasi. Ketika aktivitas penggunaan sumber energi dari panas bumi tersebut berlangsung, kawasan hutan akan diturunkan statusnya.
"Sedangkan eksplorasi geotermal secara luas akan memakan area yang sangat luas. Bisa jadi akan ada pembalakan untuk membuat tempat sumber geotermal itu," ujar Inas. Jika hal tersebut terjadi, secara otomatis tutupan hutan juga bakal berkurang. "Kalau musim kemarau, kita kering panjang, kalau musim hujan kita mengalami banyak bencana ekologis seperti banjir, longsor," tuturnya. Ketiga Cawapres juga tidak ada yang berani menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan UUCK merupakan kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam Analisis Mengenai Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) misalnya, telah dilemahkan melalui skema UUCK.
Tak cuma persoalan tersebut, Walhi juga mempertanyakan komitmen para calon terkait permasalahan sampah. Minimnya gagasan mengatasi persoalan itu berdampak terhadap kondisi Jabar dan Kota Bandung yang masih memiliki pekerjaan rumah mengenai sampah.
Isu persampahan bagi para kandidat pun dinilai sebagai isu tak penting. Padahal persoalan itu sudah dalam kondisi darurat di wilayah Bandung. Upaya mendorong produsen agar peduli permasalah sampah semestinya juga muncul. "Kita harus mendorong produsen-produsen untuk memikirkan ulang bagaimana desain produknya," kata Klistjart Tharissa, Manajer Pendidikan dan Kaderisasi Walhi Jabar. Upaya tersebut dilakukan agar produk-produk mudah dipilah, didaur ulang, digunakan ulang oleh masyarakat.***