PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran langsung melakukan penelusuran terkait adanya salah satu anggota KPPS yang diduga melakukan pelanggaran dan viral di media sosial.
Ketua Bawaslu Kab Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran dan investigasi terkait keberpihakan seorang penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
"Kami melakukan penelusuran juga mengawasi. Ketua PPS dan KPPS nya juga sudah dimintai keterangan oleh Panwas Kecamatan atau Panwascam di mana anggota KPPS tersebut bertugas," ujar Iwan pada Selasa 30 Januari 2024.
Bahkan, kata Iwan Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan KPU untuk menanyakan dan memastikan sikap KPU terkait adanya keberpihakan anggota KPPS kepada salah satu calon presiden.
"Katanya, KPU telah memberhentikan sementara anggota KPPS tersebut dan melakukan klarifikasi serta dimintai keterangan untuk dikaji selama tiga hari," ujar Iwan.
Kalau memang betul pelanggaran itu terbukti dan ada keberpihakan kepada salah satu calon, akan ada tindakan dari KPU, apakah anggota KPPS tersebut diberhentikan atau hanya teguran, kata Iwan, itu tergantung aturan yang ada di KPU sendiri terkait kode etik penyelenggara di Badan Adhoc.
Integritas
Dirinya menilai, kemungkinan hal tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan dan kurangnya memahami bahwa perbuatan tersebut ada unsur keberpihakan. Maka dirinya mengimbau kepada seluruh penyelenggara untuk tegak lurus dan tegakan integritas.
"Karena masyarakat mendambakan agar penyelenggara untuk tidak berpihak kepada siapa pun calon pada pelaksanaan pemilu," katanya.
Diketahui, bahwa ada seorang anggota KPPS di Pangandaran dipecat karena diduga terlibat dalam pelanggaran.