PIKIRAN RAKYAT - Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepala desa di tatar Galuh, bakal ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Ciamis. Direncanakan, keputusan tersebut bakal keluar November 2024.
"Saat ini Ciamis tidak punya bupati definitif. Untuk itu SK perpanjangan, ditandatangani Pj Bupati. Jadi keadaan ini harus dilihat dari urgensinya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis, Andang Firman Triyadi, kepada kontributor Pikiran Rakyat Nurhandoko Wiyoso di Bappeda Ciamis, Senin, 3 Juni 2024.
Dia menambahkan, melakukan konsultasi berkenaan dengan keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Langkah tersebut diambil untuk menjamin kepastian hukum dokumen.
"Meski pun penjabat, bisa tidaknya tanda tangan tergantung urgensi. Seperti peraturan bupati, maupun surat keputusan. Ini untuk menjamin kepastian hukum," tuturnya.
Apalagi, lanjutnya, masa jabatan sebanyak 39 kepala desa bakal berakhir pada Desember 2024. Jika menunggu bupati Ciamis definitif, akan mengganggu kinerja pemerintahan desa.
"Kalau harus menunggu (bupati) definitif, mau kerja seperti apa. Sementara kerja pemerintahan harus tetap berjalan," ujar Andang.
Untuk mengantisipasi kekosongan, tambahnya, pemerintah Kabupaten Ciamis harus segera mengambil keputusan. "Jadi kembali melihat urgensinya. Serta tidak melanggar ketentuan," tuturnya.
Terpisah Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis, Deden Nurhadana menyatakan, tidak ada masalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, ditandatangani oleh Pj Bupati. Alasannya karena, tidak ada kegiatan pelantikan perpanjangan maupun ganti orang.
"Kami sudah konsultasi, termasuk dengan DPMD, soal yang menandatangani SK perpanjangan. Terlebih bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir bulan Desember ini," Kata Deden.