PIKIRAN RAKYAT - Penangakapan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh KPK, Jumat, 23 Oktober 2020 kemarin, Pemerintah Kota Tasikmalaya terus berkordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan tugas pemerintahan di Kota Tasikmalaya terus berjalan.
"Pak Wakil Wali Kota Tasikmalaya terus berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memastikan tugas pemerintahan di Kota Tasikmalaya berjalan normal, ujar Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan, Minggu, 25 Oktober 2020.
Nantinya ujar Ivan, Pemprov Jabar akan memberikan arahan ke pemkot untuk jalannya pemerintahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
Baca Juga: Ditembak Dul Jaelani 'Siapa yang Ngumpet di Gorden', El Rumi Malah Bangga Memamerkan Para 'Istrinya'
"Roda pemerintahan tetap harus berjalan karena ini kaitannya dengan pelayanan masyarakat," katanya.
Ivan juga menjelaskan, tidak ada pemberitahuan khusus sebelumnya dari KPK ke Pemkot Tasikmalaya terkait pemeriksaan Budi.
"Saya memang waktu itu dapat informasi bahwa Pak Wali akan memenuhi panggilan KPK. Tapi, kalau informasi resmi ke pemkot tidak ada," ujar dia.
Baca Juga: Adaptasi di Era Disrupsi, Telkom Catat Pertumbuhan Bisnis Digital
Wali Kota Tasikmalaya BND ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
DAK tersebut diajukan untuk beberapa proyek infastruktur yakni pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan di Tasikmalaya.