PIKIRAN RAKYAT - Mendekati Rp1.500 triliun. Nilai itu menggambarkan pembelian atau pengadaan barang-barang yang dilakukan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah, juga badan usaha milik negara (BUMN).
Dibanding dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), nilai itu mencapai 75 persennya. Namun, yang lebih miris lagi, pengadaan barang itu justru lebih banyak dengan cara impor.
Dalam acara ”Bangga Buatan Produk Indonesia” di Bali, Jumat 25 Maret 2022, Presiden Jokowi tak bisa menyembunyikan kegeramannya.
Musababnya, pemerintah pusat dan daerah serta BUMN justru lebih banyak membeli barang-barang impor.
Baca Juga: Kemarahan Presiden Masih Curi Perhatian, Dana Impor Disebut Jadi Sumber Uang Jokowi
Baca Juga: Tanggapan Pengamat Usai Jokowi Tegaskan Melarang Impor
Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat mencapai Rp526 triliun. Sementara anggaran pengadaan pemerintah daerah Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun.
Jokowi heran, berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri, tetapi tidak dibeli kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Poduk-produk impor malah berseliweran. Produk impor tersebut antara lain seperti closed circuit television (cctv), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga suku cadang untuk traktor pertanian. Bahkan, Jokowi menyentil Kementerian Pendidikan yang mengimpor alat-alat tulis.