PIKIRAN RAKYAT - Banyak yang terjadi sepanjang tahun 2022, banyak pula yang layak dicatat. Di antaranya, dua berita yang dimuat di harian ini, Kamis 29 Desember 2022.
Keduanya berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Kedua berita tersebut juga menunjukkan betapa rumitnya urusan hukum sehingga bahkan penegak hukum pun kebingungan melaksanakannya.
Kebingungan seperti itu dikemukakan Komisi Yudisial (KY). Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY menyatakan, KY memiliki kewenangan melakukan penyadapan terhadap oknum hakim yang diduga terlibat suatu kasus seperti korupsi, tetapi sulit menerapkannya.
Kesulitannya bertumpu pada undang-undang yang mengharuskan KY bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, penerapannya ternyata tak mudah.
Baca Juga: Lagi-lagi Luhut Singgung OTT KPK: Jangan Jadi Negara Drama Hanya Karena Anda Senang Lihat OTT
Sementara Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) masih bicara tentang operasi tangkap tangan (OTT). Sebelumnya, dia menyatakan, seringnya dilakukan OTT tidak baik, terutama bagi pandangan negara lain terhadap Indonesia. Dia juga menegaskan, di negara yang sudah maju hampir tidak pernah terjadi OTT. Digitalisasi salah satu penangkalnya.
Pernyataan LBP seperti itu jelas membingungkan. Logikanya meleset. Yang membuat kita prihatin, pernyataan seperti itu dianut pula oleh pejabat lain.
Kita masih ingat bagaimana sikap pemerintah terhadap keputusan DPR memberhentikan hakim MK Aswanto beberapa waktu lalu. Beberapa pakar hukum, termasuk mantan Ketua MK yang tidak setuju terhadap sikap DPR seperti itu, meminta agar presiden tidak menyetujuinya. Yang terjadi, Presiden Joko Widodo justru mengukuhkan sikap DPR tadi.
Jika kita mencoba klasifikasi apa yang layak dicatat dari banyak peristiwa yang terjadi tahun 2022, masalah penegakan hukum layak ditempatkan pada urutan pertama. Kita menangkap kesan, hukum sedang dipermainkan sehingga nilai-nilai asasinya diabaikan.