PIKIRAN RAKYAT - Salah satu kegiatan Presiden Joko Widodo menjelang Lebaran adalah melakukan kunjungan ke beberapa tempat untuk mengecek persediaan berbagai kebutuhan pokok. Setiap kali menjelang Lebaran, kebutuhan pangan selalu meningkat. Jika sediaannya tidak mencukupi harga akan melonjak tajam. Jokowi juga menjanjikan akan memberikan bantuan pangan kepada keluarga yang kurang mampu. Setiap keluarga akan mendapat 10 kg beras. Ada sebanyak 21,3 juta keluarga yang akan menerima bantuan tersebut (PR, 11 April 2023).
Sementara itu di media sosial beredar kabar, mengutip tulisan dalam majalah Forbes, Indonesia termasuk urutan nomor 20 sebagai negara yang paling banyak memiliki warga terkaya. Menurut perhitungan majalah tersebut di Indonesia terdapat 29 orang miliarder.
Di satu sisi Indonesia mungkin boleh berbangga diri karena cukup banyak warganya yang sudah sangat kaya. Di sisi lain banyak pula warganya yang masih membutuhkan bantuan pangan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam sistem ekonomi liberal, setiap orang memiliki kesempatan beroleh kekayaan. Masalahnya, apakah kesempatan seperti itu sudah tersedia bagi setiap warga?
Kebijakan ekonomi yang dipilih pemerintah dianggap sebagai salah satu pemicunya. Pendekatannya sangat sederhana. Kepada para investor pemerintah memberi kemudahan berinvestasi sementara kepada warganya yang masih miskin cukup diberi bantuan pangan. Terkesan ironis, tetapi memang demikianlah faktanya.
Menyelenggarakan kebijakan pemerataan ekonomi untuk penduduk yang jumlahnya sangat besar, memang tidak mudah. Awalnya kita mengharap dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kesulitan seperti itu akan berkurang. Nyatanya, tidak demikian.
Muncul pertanyaan, apakah kebijakan ekonomi seperti yang berlaku saat ini akan terus berlanjut? Apakah jumlah warga miskin akan berkurang atau sebaliknya?
Memberikan bantuan kepada warga miskin merupakan langkah pemerintah yang layak dipuji. Tujuannya tentu, di samping memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga ada harapan akan mampu mendorong warga miskin menjadi tidak miskin lagi. Indikatornya berapa banyak jumlah warga miskin yang mendapat bantuan tersebut.
Namun, untuk jangka panjang kita mengharap pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah operasional agar tidak ada lagi warga Indonesia yang berstatus sebagai warga miskin. Pemerintah tidak boleh merasa bangga jika bantuan seperti itu justru dijadikan kebijakan permanen. Sebaliknya, pemerintah mesti merasa sedih dan prihatin karena kebijakan ekonominya belum mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya.
Warga yang sejahtera itulah yang menjadi tujuan utama mengapa kita harus bernegara. Cukup banyak negara yang melakukan hal itu secara konsisten dan ternyata berhasil. Di beberapa negara Eropa misalnya, memberikan kesejahteraan kepada warga mereka menjadi prioritas utama. Tentu ada yang dikorbankan, yakni tidak memberikan fasilitas berlebihan terhadap para pejabat negara. Menteri atau perdana menteri yang pergi ke kantor naik speda sudah dianggap biasa.