Perkembangan sebuah bangsa bisa disandingkan dengan seberapa banyak telah menghasilkan para pembuat sejarah. Di tengah berbagai kontroversi, bangsa ini baru mencatat dua generasi pembuat sejarah yakni generasi Soekarno dan generasi Suharto. Generasi Soekarno menanamkan akar-akar filosofis untuk tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sementara generasi Soeharto melakukan langkah-langkah yang lebih pragmatis.
Sampai sekarang kedua jejak tersebut masih sering diperbandingkan serta tidak lupa disertakan keunggulan dan penyimpangannya, namun satu sama lain sebenarnya merupakan komplementer dari sebuah cita-cita keinginan membangun peradaban di tengah berbagai tantangannya.
Tadinya kita menyimpan harapan besar, munculnya kesadaran ingin melakukan reformasi dengan semangat yang gemuruh, akan menghasilkan sebuah jalan baru untuk terbitnya berbagai kebijakan yang lebih kokoh berlandaskan pada amanat konstitusi. Tapi harapan tersebut perlahan sirna, bahkan pada ujungnya justru menimbulkan perasaan kecewa. Terlalu banyak terjadi penyimpangan sehingga hampir-hampir kehilangan kendali.
Kesadaran seperti itulah yang sedang sama-sama kita rasakan belakangan ini. Di tengah euforia menghadapi pemilihan umum tahun depan, sangat banyak kritik bahkan caci maki yang sama-sama kita dengar. Tidak sedikit dari mereka yang berpendapat memang akan seperti itulah konsekuensi keterbukaan sebagai salah satu komponen demokrasi. Banyak pula yang menyesalkan mengapa perkembangannya seperti itu. Sering kita dengar yang menginginkan agar UUD 1945 dikembalikan kepada makna asalnya.
Sayangnya opini tersebut tidak berkembang. Tidak ada upaya untuk melakukan elaborasi yang lebih luas dan lebih mendalam. Padahal konstitusi merupakan penunjuk arah sehingga langkah-langkah kebijakan harus terus dipertahankan sehingga tidak terbuka kemungkinan terjadinya penyimpangan. Reaksi masyarakat sebenarnya sudah memberikan isyarat seolah pembenaran. Misalnya beberapa rancangan undang-undang justru menimbulkan reaksi penolakan karena dianggap tidak sejalan dengan amanat konstitusi.
Pragmatisme
Sementara para ahli hukum tata negara terkesan sebatas memberikan reaksi sesaat, sehingga esensi dari persoalan yang sebenarnya tidak sampai terungkap dan menjadi pembicaraan luas. Pragmatisme tampaknya telah menjadi anutan seluruh bangsa. Tidak terdengar perkembangan pemikiran yang lebih substantif, bahkan juga di lingkungan kampus.
Terkini Lainnya
Pragmatisme
Tags
Soekarno
78 tahun
sejarah bangsa indonesia
Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia
Artikel Pilihan
Terkini
Implementasi PPDB Belum Berkeadilan, Penuh Gratifikasi dan Jasa Titipan
Indonesia Negara Agraris tapi Koperasi Pertanian Mandek, Pola Pikir Harus Diubah
Indonesia Masih Butuh Impor Beras, Bukti Pemerintah Payah Mengurusnya
Pajak yang Kita Bayar Bisa Bikin Anak Pintar, Jangan Disepelekan
Braga Beken di Bandung, Program Gimik untuk Serap Anggaran atau Kampanye Pilkada 2024?
Polling Pikiran Rakyat
Terpopuler
Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 Dibuka Hari Ini, Simak Formasi dan Persyaratannya
Hasto PDIP Bakal Dipolisikan Buntut Isu Prabowo Subianto Tampar dan Cekik Wakil Menteri
Penyanyi Malaysia Bantah Jiplak Lagu Pok Ame Ame, Kita Punya Banyak Kesamaan!
AHY Minta Prabowo Subianto Lanjutkan Pencapaian Jokowi
Kondisi Terkini Indra Bruggman Terungkap, Berat Badan Sempat Turun 15 Kg Akibat Hipertiroid
Pemulung di TPS Darurat Sarimukti Dilarang Pungut Sampah, Bantuan Pemerintah Dipertanyakan
7 Janji Ganjar Pranowo jika Jadi Presiden, Pengamat Wanti-wanti Jangan Cuma Jargon
Pestapora 2023: Line-up dan Rundown Lengkap 22-24 September 2023
Pemilu di Depan Mata, Jawa Barat di Mana?
Pemeran Film Dewasa Kramat Tunggak Ngaku Jadi Korban, Polisi: Itu Hak Asasi
Kabar Daerah
Kunjungan Presiden Jokowi di RSUD Bulukumba: Paspampres kewalahan menghadapi perawat
Mengintip Konstelasi Politik Menuju Pilgub Sulawesi Selatan 2024
Asik Rek, Ada Jip dan Becak Listrik Untuk Keliling Wisata Surabaya Kota Lama, Segini Tarif Sewanya
HADE EUY! Inilah 10 Pantai di Garut Cocok Untuk Wisata Keluarga
Gawat, Angka Kelahiran di Kota Tangerang Terus Menurun, Terendah Kedua di Provinsi Banten
Pikiran Rakyat Media Network
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 999/DP-Verifikasi/K/V/2022