PIKIRAN RAKYAT - Para kontestan Pemilu 2024, baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, anggota DPD, Kepala Daerah, hingga capres dan cawapres, mesti bisa merebut hati rakyat Jawa Barat dengan solusi ketenagakerjaan.
Rakyat berharap Pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang tidak hanya bisa membangun infrastruktur, tetapi harus mampu melaksanakan pembangunan manusia sesuai tantangan zaman. Jawa Barat perlu revolusi untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) terbarukan sesuai dengan kemajuan zaman.
SDM terbarukan memiliki etos kerja, kompetensi, daya literasi, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan tantangan zaman dan gelombang revolusi Industri 4.0.
Data BPS menunjukkan, Jawa Barat hingga tahun 2022 memiliki jumlah penduduk usia kerja mencapai 38,67 juta jiwa, dengan 25,58 juta jiwa di antaranya merupakan kategori angkatan kerja. Berdasarkan data tersebut, 23,45 juta jiwa dikategorikan bekerja dan 2,13 juta jiwa dinyatakan menganggur.
Baca Juga: PKS Partai Pertama Daftar ke KPU Ciamis, Naik Becak dan Jalan Kaki
BPS mengklasifikasikan 23,45 juta warga Jawa Barat yang bekerja didominasi dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 41,98 persen. Ada 3 lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu di bidang perdagangan besar dan eceran berupa reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 23,19 persen, industri pengolahan sebesar 19,29 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,29 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar mencapai 8,31 persen.
Para angkatan kerja asal Jawa Barat belum mampu memanfaatkan peluang kerja pada kawasan-kawasan industri yang ada di provinsi ini. Secara umum mereka kalah bersaing dengan pekerja dari luar, padahal 54 persen industri manufaktur nasional berada di provinsi berpenduduk paling padat di Indonesia itu. Data dari Kabupaten Karawang menunjukkan lebih dari 60 persen tenaga kerja diisi oleh pekerja dari luar. Sebagian besar industri manufaktur di Jabar berbahan baku impor, terutama industri mesin dan logam. Dengan demikian, kecil sekali menggunakan kandungan lokal, termasuk pekerjanya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja menjadi sangat krusial.
Aset Pemprov Jabar perlu didayagunakan sebesar-besarnya dalam rangka revolusi ketenagakerjaan. Agar antara program ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki. Perlu membenahi manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia.
Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek-praktek lain yang diterapkan pada aset fisik dan fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum. Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik.
Kepala daerah dituntut mampu mewujudkan optimasi aset daerah sehingga bisa bernilai tambah sebesar besarnya untuk kesejahteraan warga. Keberadaan dan pengelolaan aset Pemprov masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Birokrasi belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profit. Jabar membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian.