PIKIRAN RAKYAT - Setelah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan lagi sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terungkapnya kasus ini mengindikasikan praktik politik dalam bentuk nepotisme yang dalam perkembangannya menciptakan kronisme. Baik nepotisme maupun kronisme punya muara yang sama yakni kepentingan ekonomis dan hasrat ingin memiliki lebih dari ketetapan umum dengan memanfaatkan kewenangan.
Kedua bentuk praktik ini kemudian membentuk watak politik oligarki yang diam-diam mengekalkan kepentingan bersama dalam bentuk yang lain yakni terciptanya sebuah komunitas dinasti politik dalam demokrasi.
Sosiolog kawakan Ignas Kleden sudah menulis mengenai hal ini satu dekade yang lalu bertajuk Nepotisme, Kroniisme, Dinasti. Begawan Sosiolog ini secara kritis dan spesifik mengurai dari aspek rekrutmen pegawai dalam institusi pemerintahan.
Apa yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini bisa diklasifikasi dalam empat perspektif.
Baca Juga: Jawa Barat Butuh Gubernur yang Mencintai Pertanian dan Melindungi Petani
Pertama, perspektif budaya. Apa yang terjadi menunjukkan pola perilaku sumber daya manusia, sistem nilai, dan kinerja organisasi sudah keropos secara internal.
Kedua, perspektif sosial. Seiring dengan berkembangnya media sosial, gejolak ini sifatnya selebritis yang berarti sudah jadi komunikasi publik karena ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak, lalu memicu rasa ingin tahu publik untuk menelusuri kekayaan pejabat karena gaya dan sikap hidup sang anak.
Ketiga, perspektif ekonomi. Modus ekonomi yang mudah tergiur dengan gaya hidup mewah mendorong mentalitas selebritas dan aksesori akhirnya mengharuskan banyak pejabat untuk terus mendapatkan lebih dari haknya dengan meminimalisir kewajibannya. Mentalitas selebritas mengharuskan orang untuk tampilan dalam kemasan mewah dan punya pesona di ruang publik.
Keempat, secara politik. Dengan terungkapnya gejolak perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa pranata politik di lingkungan terkait sedang goyah dari dalam.
Baca Juga: Langkah Risma Cegah Korupsi di Lingkungan Kemensos: Lebih Membuka Diri dan Kerja Sama dengan KPK