PIKIRAN RAKYAT - Negeri ini pejabat yang dijadikan tersangka sudah tak terbilang banyaknya. Namun kali ini termasuk istimewa, karena tersangkanya adalah Firli Bahuri yang sedang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasusnya adalah pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dikabarkan dari rumah Firli berhasil disita dokumen penukaran uang senilai Rp7.468.711.500. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup.
Sejak terpilih sebagai komisioner KPK Firli beberapa kali tersangkut dugaan menerima gratifikasi. Salah satunya adalah ketika dia pulang kampung naik helikopter sewaan. Di samping itu rumah tinggalnya di Jakarta juga diduga biaya sewanya dibayar pihak lain. Karena kasus-kasus sebelumnya Firli sempat diperiksa Dewan Pengawas, tapi tidak ada sanksi berat yang dijatuhkan kepadanya.
Baik pegawai maupun pimpinan KPK mestinya orang-orang yang steril, tidak tergoda iming-iming yang ditawarkan pihak yang sedang diduga berperkara. Bahkan mestinya mereka juga mampu menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan yang akan mencelakakan dirinya. Bisa dikatakan siapa pun yang bekerja di lingkungan KPK harus secara selektif mengisolasi dirinya dari pergaulan.
Kasus Firli ini bisa dipastikan akan menarik perhatian masyarakat. Proses pengadilannya akan sangat dinanti, sehingga duduk perkaranya diharapkan terbuka jelas. Yang sudah dapat diduga, kredibilitas lembaga antikorupsi ini akan anjlok. Bahkan karena merasa sudah sangat jengkel, terdengar suara-suara yang mengharap agar KPK dibubarkan. Dibentuknya Dewas juga terkesan tidak efektif.
Baca Juga: KPK Minta Maaf Firli Bahuri Jadi Tersangka Pemerasan
Tentu kita tidak mengharap agar KPK dibubarkan. Pada masa-masa periode awal pembentukannya, lembaga ini telah berhasil merebut simpati masyarakat karena langkah-langkahnya dalam melakukan upaya memberantas korupsi dinilai positif. Komisioner KPK juga mampu menempatkan dirinya dengan baik karena memiliki kesadaran bahwa posisinya selalu mendapat pengawasan publik.
Belakangan, kepercayaan masyarakat mulai oleng setelah kepentingan politik disinyalir ikut bermain. Kasus Antasari Azhar misalnya, yang saat itu menjadi Ketua KPK, merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan dan dianggap kontroversial. Kepercayaan masyarakat terbelah. Apakah benar yang bersangkutan bersalah, ataukah kepentingan politik ikut bermain?
Pandangan masyarakat yang menyangsikan kredibilitas komisioner KPK terus berlanjut. Kepentingan pihak luar dilakukan dengan sangat terang-terangan.
Reaksi masyarakat, termasuk pimpinan KPK terdahulu yang menyatakan penolakan terhadap berbagai upaya yang dianggap akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, sama sekali tidak mendapat tanggapan yang positif apakah itu dari pemerintah maupun parlemen.