PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilai tidak lagi efektif karena gagal mengesahkan resolusi gencatan senjata di Gaza. Untuk itu, Kemlu mengusulkan perlunya PBB direformasi agar DK PBB lebih relevan dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Melakukan reformasi DK PBB menjadi suatu keharusan yang mendesak. Ini penting dilakukan agar DK PBB bisa beradaptasi dengan realitas politik internasional abad ke-21 yang semakin kompleks, dan memberikan keamanan untuk semua sehingga perdamaian dunia dapat diwujudkan ke depannya.
Masalah DK PBB
PBB didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang paling destruktif dalam sejarah yang menewaskan lebih dari 50 juta orang. PBB didirikan untuk mencegah perang kembali terjadi di masa depan, memainkan peran sebagai pembawa perdamaian di panggung global, meningkatkan keamanan dan stabilitas internasional, menyelesaikan konflik antar negara berdaulat dan mengembangkan hubungan persahabatan antar negara.
Untuk bisa mencapai tujuan mulia itu, PBB dilengkapi dengan 5 mesin organisasi operasional: Sekretariat PBB, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Mahkamah Internasional.
Namun, di antara kelima mesin tersebut, DK selalu menjadi kerikil dalam sepatu diplomasi PBB. Awalnya, mesin organisasi ini terdiri dari lima anggota tetap dan enam anggota tidak tetap. Kemudian berkembang menjadi sepuluh anggota tidak tetap. Akan tetapi, kekuatan politik internasional DK tidak tersebar dan terpusat hanya pada lima negara pemilik hak veto.
Penggunaan veto di DK PBB selalu bergeser dan berubah sepanjang sejarah. Kelima negara itu menggunakan veto sesuai dengan kepentingan nasional mereka masing-masing. Meski begitu, sebagaimana dikatakan oleh mantan diplomat Singapura Kishore Mahbubani, DK PBB paling tunduk jika dihadapkan pada agenda AS.
Mahbubani menjelaskan dua alasan struktural yang membuat DK PBB selalu tunduk pada agenda AS.
Pertama, hampir semua keputusan DK merupakan hasil negosiasi di antara lima anggota tetap. Prinsip dasar yang mengarahkan negosiasi mereka adalah "You scratch my back, and I scratch your back; you claw my back, and I claw your back." Kekuatan AS yang begitu digdaya memampukan dia mencapai penawaran-penawaran bilateral dengan anggota tetap lainnya, penawaran-penawaran bilateral yang mengorbankan kepentingan global.
Kedua, karena “faktor negara-anggota tidak tetap”, yang masa tugasnya dirotasi setiap dua tahun, jarang mendapati bahwa kepentingan mereka berhadapan dengan AS, sekalipun keputusan DK didorong ke arah yang salah.