/photo/2024/02/18/3786318200.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sepuluh hari sudah berlalu sejak kita melakukan pencoblosan, memilih presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan anggota DPD. Mestinya, masyarakat tinggal menunggu hasilnya sembari kembali beraktivitas. Tapi, yang sedang kita rasakan saat ini justru situasi yang bisa dikatakan bertolak belakang. Di satu sisi, penghitungan suara hasil pemilu menimbulkan reaksi yang cukup panas karena diduga terjadi kecurangan. Sementara di sisi lain, masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Di pasar, beras menjadi langka, kalau pun ada harganya melonjak.
Menghadapi keadaan seperti itu pemerintah berdalih, yang menjadi pemicu langkanya beras adalah karena terlambatnya musim tanam akibat kemarau berkepanjangan. Sebagai upaya untuk mengatasinya pemerintah melakukan operasi pasar. Setiap kali operasi tersebut dilaksanakan terjadilah antrean panjang, berdesak-desakan pula. Sebagai warga negara, kita merasa prihatin. Hanya untuk mendapatkan 10 kilo beras, rakyat harus bersusah-payah seperti itu. Sungguh pemandangan yang mendorong timbulnya keinginan untuk menggugat.
Benar, terjadinya El Nino yang menjadi penyebab utama terjadinya musim kemarau berkepanjangan, sudah bisa diramal sejak jauh-jauh hari. Artinya, ada tenggang waktu yang cukup untuk melakukan antisipasi. Andai saja upaya antisipasi ke arah itu dilakukan secara benar, kemungkinan melonjaknya harga beras sudah bisa dicegah.
Tapi mengapa pemerintah justru hanya mengandalkan operasi pasar? Bukankah upaya seperti itu hanya layak dilakukan dalam keadaan darurat, semisal mendadak terjadi bencana?
Kita juga merasa perlu untuk mencatat, bahwa pemerintah terlalu sering melakukan operasi pasar. Setiap terjadi kenaikan harga bahan pokok, untuk mengatasinya adalah melakukan operasi pasar. Itulah kesempatan beberapa menteri, khususnya menteri perdagangan, untuk turun ke lapangan. Menyapa pedagang dan saling tegur sapa sekadarnya.
Kita ingin mengatakan bahwa sangat tidak layak jika pemerintah melakukan operasi pasar secara terus menerus. Upaya seperti itu tidak boleh lagi dijadikan sebagai kebijakan karena sebenarnya justru sangat tidak bijak. Sangat tidak patut jika justru dijadikan sebagai kebanggaan.
Kebutuhan pangan masyarakat sebenarnya bukan sesuatu yang muskil. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan sehari-hari. Upaya menghitungnya serta memilih kebijakan untuk memenuhinya tidak sulit-sulit amat. Konsumsi per warga juga bukan sesuatu yang bisa digolongkan sebagai rahasia. Semua datanya secara berkala sudah dilakukan oleh BPS. Dengan memanfaatkan data ini saja persoalan tidak perlu menjadi rumit.
Boleh kalau kita berpendapat, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi, satu-satunya jalan keluarnya adalah melaksanakan kebijakan yang tepat. Di samping kementerian, Bulog beserta kelengkapan aparatnya memiliki peran vital. Peran spekulan, yang sering menjadi alasan terjadinya kelangkaan pangan, dapat diminimalisasikan secara permanen.
Masyarakat sangat menuntut, bukan sebatas mengharap, agar pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kebutuhan mendasar untuk setiap warga. Bukan berarti masalah-masalah lain dapat dikesampingkan, tapi semua upaya kita akan dapat mencapai hasil yang optimal jika kebutuhan mendasarnya sudah terpenuhi.