PIKIRAN RAKYAT - Lumbung pangan merupakan tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Peranan lumbung pangan, selain sebagai lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan juga dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Penanganan kerawanan pangan itu sendiri berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.
Setiap kebijakan pasti ada titik lemah dan titik kuat. Begitu pun dengan program lumbung pangan ini. Investigasi Majalah Tempo ada baiknya kita sikapi dengan penuh kearifan. Jadikan hal ini sebagai alat untuk lebih menyempurnakan lagi program Lumbung Pangan ini. Mari kita selamatkan program Lumbung Pangan yang sepertinya masih butuh penyempurnaan. Baik sisi perencanaan, pelaksanaan hingga monevnya.
Dimulai pada pertengahan 2020, proyek lumbung pangan nasional digadang-gadang sebagai solusi mengatasi ancaman krisis pangan masa depan. Terlebih-lebih setelah Badan Pangan Dunia (FAO) mewanti-wanti akan terjadinya krisis pangan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Beberapa negara produsen pangan, khususnya beras, diimbau agar serius dalam meningkatkan ketersediaan pangan guna memantapkan ketahanan pangan.
Semangat untuk melahirkan Indonesia sebagai lumbung pangan, rupanya pantas untuk diberi acungan jempol. Keinginan seperti ini, jelas bukan halusinasi. Apalagi bila disebut mimpi di siang bolong. Dengan kekayaan sumber daya pertanian yang dimiliki, mestinya Indonesia mempunyai kemampuan untuk mewujudkannya. Justru yang menjadi persoalan adalah apakah kita dapat mewujudkannya? Apakah segenap warga bangsa mempunyai semangat yang sama guna menjadikan Tanah Merdeka ini sebagai lumbung pangan?
Untuk itu, sangatlah tepat bila pemerintah menyiapkan total 2,3 juta hektar lahan pertanian baru di Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Papua, dan Nusa Tenggara Timur dengan anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Inilah gebrakan awal sekaligus "political will" Pemerintah dalam proyek Lumbung Pangan.
Pemerintah terkesan sangat serius dalam membangun lumbung pangan di berbagai daerah ini. Secara kasat mata, kita tidak menyaksikan adanya unsur main-main. Semua digarap secara proporsional berbasis kepada tugas dan fungsi masing-masing.
Masalah di lapangan
Menurut catatan kritis yang dilakukan oleh majalah tersebut, setelah setahun proyek berjalan, investigasi wartawan majalah ini menemukan banyak masalah di lapangan. Nyanyian pilu tentang proyek lumbung pangan ini seringkali mengumandang dalam panggung pembangunan yang kita lakoni. Proyek lumbung pangan terkesan bagus dari sisi teori, namun ketika dipraktekan di lapangan, tampak banyak hal yang menghadangnya.
Pembukaan 600 hektar hutan alam di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk proyek perkebunan singkong Kementerian Pertahanan, misalnya, memicu pelepasan sedikitnya 250 ribu ton emisi karbon. Di musim hujan, empat desa di sekitarnya kebanjiran karena kehilangan wilayah tangkapan air. Selain keanekaragaman hayati terancam, habitat orang utan di sana tergusur. Dampak nyata pengembangan Lumbung Pangan ternyata melahirkan bencana kehidupan yang cukup memilukan.
Sementara itu, proyek lumbung pangan yang dikelola Kementerian Pertanian di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, dan Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, juga tak sesuai harapan. Meskipun dalam perencanaannya telah disiapkan berbagai skenario pengembangan, ternyata kejadian di lapangan, tidaklah seindah yang dikonsepkan. Nilai panennya di bawah standar produktivitas. Para petani yang bersusah payah mengikuti instruksi pemerintah merasa dirugikan. Kegagalan memperbaiki kesejahteraan petani seharusnya menjadi faktor kunci untuk mengevaluasi keberlanjutan proyek ini.