PIKIRAN RAKYAT - Terciduknya Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam kasus bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 menambah rapot merah bagi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto segera buka suara atas kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Hasto menyebut PDIP menghormati proses hukum yang akan dijalani oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Baca Juga: Untuk Dapat Rp17 Miliar, Menteri Sosial Juliari Diduga Tarik Fee Rp10.000 per Paket Sembako Covid-19
Bahkan, Hasto menegaskan setiap orang yang terjerat kasus korupsi wajib bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kader PDIP.
"Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata dia, Minggu 6 Desember 2020.
Sebagaimana dikabarkan Galamedianews.com dalam artikel "Menteri dari PDI Perjuangan Jadi Tersangka, Hasto Singgung Nama Megawati", ada tiga kader PDIP yang terjerat kasus korupsi dalam waktu berdekatan.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Kasus Menteri Sosial: Saya Tak akan Lindungi Siapa pun yang Terlibat Korupsi
Selain Juliari P. Batubara, ada Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno.