PIKIRAN RAKYAT - Telah dua kali dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Hukum dan HAM, kapasitas Yasonna Laoly tidak main-main.
Bagi Yasonna Laoly, penegakan pemerintahan berdasarkan hukum bukan sekadar penegakan hukum semata.
Akan tetapi, ini sebagai upaya negara membangun sistem hukum yang bekerja secara berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan menjangkau seluruh struktur politik ketatanegaraan untuk menjamin hak dasar warga negara.
Baca Juga: Raffi Ahmad Bikin Kegaduhan, Wakil Ketua DPR RI: Bagus Kalau Sadar, Semoga Masyarakat Juga Memaafkan
Kepada Gus Miftah, Yasonna Laoly menekankan bahwa penegakan hukum dan keadilan bukanlah perkara mudah.
Tak semudah berkomentar di sosial media atau bahkan membalikan telapak tangan.
Hal ini diungkapkan Yasonna Laoly pada program Ngobrol Bareng Gus Miftah di iNews, Jumat, 15 Januari 2021 malam.
Yasonna Laoly mengakui, dia kerap menjadi sorotan karena sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial.
Baca Juga: BNPB Serahkan Bantuan Operasional Total Rp4 Miliar untuk Sulawesi Barat
Sebut saja terkait napi asimilasi dan pro rehabilitasi bagi kasus pengguna narkoba, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.