PIKIRAN RAKYAT – PPKM Mikro Pulau Jawa-Bali secara resmi diberlakukan pada 9 Februari 2021. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak, tidak saja masyarakat tapi juga melibatkan pemerintah daerah, pihak keamanan, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Guna memastikan proses PPKM Mikro berjalan sesuai rencana, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus lakukan peninjauan dan pengecekkan secara langsung pelaksanaan protokol kesehatan di Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis, 11 Februari 2021.
Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa kunjunganya ke Surabaya bertujuan melihat dan mengecek secara langsung implementasi dari tenaga tracer Covid-19 yang beberapa hari lalu telah dilaksanakan Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Baca Juga: PSPK: Asesmen Nasional Harus Mengutamakan Kebutuhan Anak daripada Kepentingan Lain
Panglima TNI meninjau pemukiman padat penduduk guna mengecek secara langsung kedisiplinan warga masyarakat sejak diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro oleh pemerintah.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, Panglima TNI menilai kampung tangguh yang padat penduduk berbasis RT/RW kondisinya sudah menjadi wilayah hijau, sehingga fungsi tenaga tracer Babinsa dan Bhabinkamtibmas, termasuk unsur desa tetap akan melaksanakan tugas. Namun, tugasnya sebagai petugas pengawas protokol kesehatan.
Marsekal Hadi Tjahjanto berharap kondisi zona hijau tersebut dipertahankan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 12 Februari 2021: Aries, Taurus, dan Gemini, Jauhi Orang yang Bawa Pengaruh Negatif
Berdasarkan laporan Gubernur, ada 210 RT yang masuk zona merah di Jawa Timur. Oleh sebab itu, Pangdam V/Brawijaya diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Timur untuk memborbardir 210 RT tersebut dengan melakukan pelacakan dan isolasi, serta diperketat pelaksanaan PPKM.