PIKIRAN RAKYAT – Menyikapi rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton, tahun ini, tidak bisa dilihat secara sepotong-potong saja. Melainkan harus dilihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia.
Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Menurut anggota DPR yang akrab disapa Demer ini, Bulog seharusnya mengerti tentang tupoksinya.
“Tupoksi Bulog itu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar,” ungkap Demer, kepada media, Kamis 25 Maret 2021.
Tentang rencana pemerintah sendiri, politisi asal Bali itu melihat suatu yang penting dan diperlukan.
Baca Juga: Bioskop di Bogor Dibuka namun Sepi, Dedie A Rachim YakinI Penonton Akan Makin Banyak
“Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada,” kata Demer.
Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting.
Selain itu pandemi Covid-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala. Selama masa pandemi Covid-19, Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok.
Demer juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana pemerintah tersebut.