PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kasus aktif di Indonesia sudah berada pada satu digit di angka 7,4 persen yang jauh lebih baik apabila dibandingkan kasus aktif global di angka 17,3 persen.
Data tersebut membuktikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang telah dijalankan beberapa waktu belakangan menunjukkan hasil positif pada upaya penanganan pandemi.
Airlangga juga menyampaikan bahwa angka kesembuhan di Indonesia juga telah berada pada angka di atas global.
"Dari sidang kabinet paripurna tadi dilaporkan, dari PPKM mikro kasus aktif sudah single digit, yaitu 7,4 persen dibandingkan global yang 17,3 persen. Kemudian kasus sembuhnya kita sudah di atas global. Global 80,5 persen, kita 89,9 persen. Tinggal di kasus kematian kita masih di atas global. Global 2,17 dan kita 2,7 persen," ujarnya saat memberikan keterangan bersama Menteri Perhubungan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 7 April 2021.
Baca Juga: Kebakaran di Pasar Kambing Tanah Abang, Kerugian Diperkirakan hingga Rp1 Miliar
Meski menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, seluruh pihak tidak boleh mengendurkan kewaspadaan. Apalagi mengingat sejumlah negara seperti di Eropa dan Asia yang kini menghadapi lonjakan gelombang ketiga kasus penularan Covid-19.
Selain itu, belajar dari pengalaman sebelumnya seperti libur Idulfitri tahun lalu yang diikuti kenaikan kasus harian sebesar 93 persen, juga beberapa libur panjang setelahnya, maka pemerintah akan segera melaksanakan kebijakan pengendalian pandemi, salah satunya melalui kebijakan larangan mudik yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
"Bapak Presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah menyampaikan bahwa ada larangan mudik dan juga sudah disiapkan surat edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan," ucap Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.