PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menilai pemerintah melakukan diskriminasi akses vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan.
Alih-alih mengutamakan kelompok rentan seperti lanjut usia dan penderita komorbid, vaksinasi justru diberikan terdahulu kepada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya.
Ironisnya, hal tersebut terjadi di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin di Tanah Air.
Indonesia bahkan terkena embargo vaksin oleh India karena lonjakan tajam kasus Covid-19 di negara tersebut. Akibatnya, Indonesia hanya menerima 1.1 juta dari 11,7 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dialokasikan oleh COVAX ke Indonesia. Serum Institute of India pun menunda pengiriman vaksin untuk Indonesia pada Maret dan April 2021.
Pemberian vaksin kepada kelompok bukan rentan jelas-jelas bertentangan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO telah merekomendasikan kelompok rentan, antara lain lansia, mereka dengan komorbid, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan penularan tinggi diprioritaskan divaksinasi setelah tenaga kesehatan dalam rangka pengendalian pandemi.
Baca Juga: Ungkap Dosa Terbesar di Masa Lalu, Ayah Kandung Betrand Peto: Saya yang Bodoh
Di saat cakupan vaksinasi untuk orang tua atau kakek-nenek masih sangat rendah, vaksinasi justru diberikan terdahulu kepada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan tersebut.
Hingga 20 April pukul 12.00 WIB, data Kementerian Kesehatan secara nasional menunjukkan baru 10.47% lansia di tanah air yang mendapatkan dosis pertama, dan hanya 4.74% para orang sepuh tersebut yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi.
"Pengaduan yang diterima LBH-YLBHI dan LaporCovid-19 masih menunjukkan masih sulitnya lansia mengakses Vaksin Covid-19. Misalnya banyak lansia di beberapa daerah seperti daerah Depok, kota Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung Barat belum mendapat vaksinasi," kata Muhamad Isnur, perwakilan koalisi dalam keterangan tertulis, Rabu 21 April 2021.