PIKIRAN RAKYAT - Menyusul tragedi yang menimpa KRI Nanggala-402 beberapa waktu lalu, timbul suara dari publik agar pemerintah segera memodernisasi alutsista milik TNI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun telah mengemukakan di berbagai kesempatan bahwa akan ada sebuah masterplan alutsista selama 25 tahun yang merupakan mandat khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang peraturan presiden (Perpres) masterplan moderninsasi alutsista selama 25 tahun yang dilakukan dengan skema pinjaman luar negeri dengan jumlah kurang lebih Rp 1.760 triliun.
Selama ini terjadi dilema saat negara ingin memperbesar kekuatan pertahanannya, yaitu antara kesejahteraan masyarakat atau pertahanan negara, yang membutuhkan anggaran yang besar. Itulah yang menyebabkan pemerintah keterbatasan dalam memenuhi alutsista berteknologi tinggi seperti pesawat tempur dan kapal selam.
Pemerhati Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan jika rancangan masterplan 25 tahun itu dapat disetujui Presiden, maka Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Turut Bereaksi Soal Jokowi dan Provinsi Padang
"Asumsinya, sebanyak 0,78% bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7% bersumber dari pinjaman luar negeri. Dengan demikian, harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu 19 Mei 2021.
Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2020 yang mencapai Rp 15.434,2 triliun, maka angka yang dialokasikan pemerintah untuk masterplan alutsista selama 25 tahun hanya berada di angka 11,4%.
Apalagi jika angka PDB Indonesia tahun lalu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan dari PDB akan tampak lebih kecil, hanya 0,7% setiap tahunnya.
“Artinya, jika rancangan masterplan itu dapat disetujui Presiden, maka Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun,” kata Khairul.