PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrat menyoroti soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang di antaranya merupakan penyidik yang tengah mendalami kasus besar di Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, partainya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara adil, tanpa tebang pilih.
Elemen masyarakat kata dia juga mendukung penuh pernyataan Jokowi untuk tidak menjadikan tes TWK sebagai dasar pemecatan.
Oleh karenanya ketika KPK masih melakukan pemecatan, maka masyarakat menunggu KPK untuk lebih transparan dalam menjelaskannya.
Baca Juga: Ketahuan Saat Ada Isu Palestina-Israel, Pegawai Bongkar Diskriminasi Facebook terhadap Muslim
"Kenapa tetap masih dilakukan pemecatan, karena arahan Presiden sudah jelas untuk tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemecatan," kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Sabtu, 29 Mei 2021.
Herzaky menyebutkan transparansi penjelasan dari KPK ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang.
"Tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi soal adanya TWK bagi pegawai KPK termasuk di antaranya penyidik yang tengah mendalami kasus korupsi di tanah air.