PIKIRAN RAKYAT - Sebagai upaya untuk tetap bugar selama masa pandemi, istri Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan gemar bersepeda, terutama di jalur beraspal. Hampir pada setiap kesempatan di berbagai tempat, ia bersepeda memanfaatkan jalur sepeda yang disediakan pemerintah-pemerintah daerah, seperti yang ia lakukan di Bandung.
Baginya, bersepeda bukan hanya sehat bagi diri, tapi juga mendorong penataan lingkungan yang sehat. Tidak heran jika ia spontan bertanya saat mendengar ada usulan untuk membongkar jalur sepeda di Jakarta.
Tapi rupanya ada pihak-pihak yang coba memancing di air keruh, dengan mendorong pemberitaan melalui beberapa media online, menggunakan judul-judul provokatif, termasuk seolah-olah menghadapkan Annisa Pohan dengan Kapolri. Padahal dalam tweet-nya, Annisa sama sekali tidak menyebut siapapun.
Menanggapi hal ini, Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pernyataan Annisa Pohan adalah hal wajar sebagai warga negara.
Baca Juga: Beda AstraZeneca dan Sinopharm, Kandungan dan Efek Sampingnya
“Ungkapan mbak Annisa adalah ungkapan yang wajar dari seorang warga negara yang gemar bersepeda. Ada banyak penggemar bersepeda lainnya yang juga protes. Tapi tidak ada menyentil siapapun. Lagipula konteks pernyataan Kapolri adalah hendak mengkaji dan mengevaluasi, serta mencari formulasi yang pas untuk para pengguna sepeda, termasuk dengan melakukan studi banding ke luar negeri. Tidak ada kata bongkar," kata Herzaky, dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Jumat, 18 Juni 2021.
“Sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Bapak Kapolri pasti akan mencari jalan keluar yang bijaksana, mengingat animo yang tinggi dari masyarakat untuk bersepeda. Saya kira ini bagus untuk perkembangan olahraga sepeda di kemudian hari, dan sejalan dengan tren gaya hidup sehat di berbagai negara," ujarnya menambahkan.
Isu pembongkaran jalur sepeda di jalan-jalan utama Ibukota mengemuka setelah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri (16/6), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun Pemda DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang berbeda.
Baca Juga: KIPI dan Efek Samping Vaksin Covid-19, Kenapa Masih Bisa Positif Setelah Vaksinasi
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” ujar Sahroni.