PIKIRAN RAKYAT - Lonjakan kasus yang semakin mengkhawatirkan, mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah telah resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, pada Kamis, 1 Juli 2021. Kebijakan PPKM Darurat ini akan mulai berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Menanggapi kebijakan PPKM Darurat ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dr H Makky Zamzami meminta pemerintah agar benar-benar tegas dan sungguh-sungguh memperketat peraturan yang telah ditetapkan.
“Misalnya kalau ada ada yang melanggar, maka ditarik saja izinnya selama beberapa bulan. (Atau) ada hotel yang membuat acara besar tanpa ada perizinan dan berkerumun maka di-suspend saja. Nah hal-hal yang seperti inilah harus dijalani dengan ketat untuk saat ini,” tutur dr Makky, Kamis, 1 Juli 2021.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 2 Juli 2021: Libra, Scorpio, dan Sagitarius, Bersiap Mendapatkan Hadiah
Selain itu, Makky juga mengungkapkan, pemerintah memang tidak punya anggaran untuk memberlakukan lockdown yang memiliki konsekuensi menjamin logistik kepada seluruh masyarakat.
Akan tetapi, sebenarnya kata dr Makky, esensi dari kebijakan PPKM Darurat ini sama dengan lockdown.
Lebih lanjut, menurutnya, efektivitas PPKM Darurat dalam menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19 dapat terlihat jika terdapat ketegasan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.
Baca Juga: 6 Provinsi Diwajibkan PJJ Selama PPKM Darurat Jawa Bali, Bagaimana dengan Wilayah Lain?
“Jadi efektif atau tidak, kita tidak bisa bicara. Tapi bagaimana pembatasan ini bisa berjalan. Kalau kita lihat tahun 2020, PSBB cukup bagus waktu itu. Jakarta jadi sepi, polusi hilang, dan membuat penularan Covid-19 turun drastis. Intinya, pemerintah tidak perlu turun tangan kalau masyarakat sudah pada paham,” kata Makky.