PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah Relawan Covid-19 bersatu menyatakan penolakan terhadap rencana vaksin gotong royong yang merupakan vaksin berbayar.
Penolakan vaksin berbayar itu disampaikan melalui siaran pers ‘Vaksin Gotong Royong Berbayar: Mengambil Untung di Tengah Pandemi’ yang diterbitkan pada Minggu 11 Juli 2021.
Siaran Pers soal vaksin berbayar tersebut dibuat oleh Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan, yang terdiri dari sejumlah relawan Covid-19 dan organisasi kemanusiaan lainnya.
Mereka terdiri dari Lapor Covid-19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH Unair, KontraS, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Kawal Covid-19, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Dalam siaran pers yang dibagikan Pegiat Antikorupsi, Febri Diansyah di akun media sosial pribadinya pada Senin 12 Juli 2021 tersebut, Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan menyampaikan alasan di balik penolakan program vaksin gotong royong alias vaksin berbayar tersebut.
Menurut mereka, di tengah krisis pandemi Covid-19, Pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara, termasuk untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis.
Akan tetapi pada kenyataannya, saat kasus Covid-19 melonjak tajam, Pemerintah justru mengeluarkan 'jurus' program vaksin gotong-royong yang merupakan vaksin berbayar untuk individu atau perorangan.
“Pemerintah melalui Menteri Kesehatan diam-diam justru mengeluarkan Permenkes No.19 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tidak etis, yaitu vaksinasi berbayar untuk individu,” tutur Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan.