PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meminta masyarakat tenang karena ada berbagai bansos selama PPKM Darurat.
Menurutnya, penyebutan terminologi “PPKM Darurat” oleh Mensos Risma untuk PPKM yang diperpanjang tidak menampakkan kebersamaan.
Sebab, Koordinator PPKM Darurat Jawa – Bali Menteri Luhut menegaskan bahwa tidak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat melainkan PPKM Level empat, tiga, dan dua.
HNW mengatakan dikhawatirkan dari penyebutan yang tidak sinkron akan berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan program yang potensial membuka pintu terjadinya rapor merah.
Baca Juga: Kejanggalan TWK Mulai Terbongkar, Giri Suprapdiono: 75 Pegawai KPK Menang!
Selain itu, HNW turut menyoroti berbagai persoalan bansos yang dijanjikan Mensos Risma yang sebagian besar belum dicairkan.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari MPR RI, Kamis, 22 Juli 2021, HNW merasa khawatir terhadap validitas data yang bisa berdampak terhadap banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan bansos lantaran sumber data bansos, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbarui.
HNW menilai bahwa masyarakat akan tenang dan siap melaksanakan ketentuan PPKM Darurat jika pemerintah, khususnya Kementerian Sosial menyalurkan bansos dengan cepat dan tepat, serta bebas dari korupsi dan kesimpangsiuran data.
Baca Juga: Setujui PPKM Diperpanjang, Syarief Hasan Minta Akses WNA Masuk Indonesia Ditutup
“Bila tidak demikian, maka Rapor kinerja Menteri Sosial dalam penyaluran bansos PPKM Darurat patut diberikan warna merah, hingga Presiden pun menegur secara terbuka,” katanya.