PIKIRAN RAKYAT – Amandemen UUD 1945 turut mengubah peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden usai reformasi 1998.
Hal ini menyebabkan Indonesia dianggap tidak lagi menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun setiap lima tahun sekali oleh MPR.
Sebagai gantinya, Indonesia menggunakan pedoman RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang diikuti rencana pembangunan jangka menengah sesuai visi misi Presiden terpilih.
Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, kondisi ini sangat tidak ideal bagi konsistensi kebijakan publik Indonesia.
Baca Juga: Kronologi Oknum Anggota TNI AU Injak Kepala Versi Warga, Bantah Korban Memeras Pedagang
“Muhammadiyah mengusulkan agar kita perlu punya semacam GBHN. Tidak harus seperti GBHN pada masa dahulu (Orla dan Orba) tapi perlu ada semacam GBHN, di mana kita bisa mengikutinya,” katanya.
Abdul Mu’ti pun mengutip pemerintahan Amerika yang tetap mengutamakan GBHN, meski pemilihan presiden sebelumnya selalu berjalan sangat sengit.
Ia menyebutkan bahwa contoh paling jelas, yaitu terpilihnya Obama yang diharapkan membawa kebijakan baru terhadap negara-negara muslim. Kenyataannya, kebijakan politik Obama tidak jauh berbeda dengan presiden Amerika sebelumnya.
Baca Juga: Isoman di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Tepat, Pengamat Politik Beberkan 3 Alasan
“Orang boleh berharap Obama membawa perubahan tapi orang mungkin lupa bahwa perbedaan Obama dengan presiden yang lain itu adalah bagaikan dua air minum bersoda. Saya baru sadar betul itu, setelah saya ikuti sepak terjangnya Obama begitu lama, itu memang betul framingnya beda tapi dua-duanya buatan Amerika dan dua-duanya adalah soft drink,” katanya.