PIKIRAN RAKYAT – Perjuangan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih terus berjalan.
Meskipun Komnas HAM dan Ombudsman telah melaporkan adanya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan sejumlah pelanggaran lainnya, tetapi proses hukum atas perkara tersebut dinilai ‘jalan ditempat’.
Oleh karena itu, sebanyak 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pasalnya, 57 pegawai tersebut ditetapkan sebagai pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil TWK, serta akan diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.
Baca Juga: Targetkan Juara 1 PON Papua 2021, Gubernur Jawa Barat: Hitungan Kita Sangat Ilmiah
"57 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan TWK Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyurati Presiden Joko Widodo. Surat ini meminta pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Presiden," kata perwakilan 57 pegawai KPK, Hotman Tambunan.
Surat tertanggal 18 Agustus 2021 tersebut baru diantarkan ke Sekretariat Negara pada Senin, 23 Agustus 2021 dan telah ditandatangani oleh 57 pegawai KPK.
Menurut Hotman Tambunan, para pegawai mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi yang didasari oleh hasil pemeriksaan dua lembaga negara, yaitu Ombudsman RI dan Komnas HAM.
Baca Juga: Liga 1 dan Liga 2 Dilangsungkan Tanpa Penonton, Official dan Pemain Wajib Sudah Vaksin Dua Kali
"Laporan Ombudsman menghasilkan temuan adanya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, penyisipan pasal dan beberapa pelanggaran lain. Atas temuan tersebut, Ombudsman menghasilkan tindakan korektif untuk KPK dan BKN," ujarnya yang dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 23 Agustus 2021.