PIKIRAN RAKYAT - Soal perebutan kekuasaan pemerintahan resmi Afghanistan oleh Taliban ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia. Satu di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
BNPT mengatakan dalam akun resminynya, jika Taliban merebut kekuasaan melalui cara yang tidak demokratis. Lantas BNPT mengimbau agar warga Indonesia tidak terhasut atas perebutan kekuasaan yang dilakukan Taliban.
Pernyataan BNPT melalui akun Twitter resmi BNPT juga mengajak masyarakat waspada atas potensi ancaman terorisme dengan mengacu pada empat pilar kebangsaan.
Baca Juga: Perkuat Putusan PN Jaktim, Hakim Tetap Vonis 4 Tahun Rizieq Shihab Terkait Perkara RS Ummi Bogor
"#SobatDamai, keberhasilan kelompok Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan tidak melalui cara yang demokratis. Berkenaan dengan hal itu, para tokoh di Indonesia mengajak kita untuk meningkatkan kewaspadaan dengan berpegang teguh pada jati diri bangsa seperti 4 pilar kebangsaan," demikian pernyataan resmi BNPT pada akun Twitter resmi BNPT (@BNPTRI) pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Atas hal itu, politisi Gerindra, Fadli Zon menyinggung soal perebutan kekuasaan dengan cara tidak demokratis. Akan tetapi faktanya, pemerintah Indonesia malah mengundang tokoh atau pencetus kudeta di Myanman, Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca Juga: KPK OTT Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari Diringkus Bersama Sembilan ASN
Fadli Zon melihat pernyataan resmi BNPT terkait isu Taliban berisi narasi yang menunjukkan seolah-olah Taliban merebut Afghanistan dengan cara-cara yang tidak demokratis.
Dia lantas membandingkan dengan sikap Pemerintah Indonesia yang dinilainya malah mendukung aksi kudeta di Thailand dan Myanmar.
Bahkan pemerintah kata Fadli Zon, pernah mengundang tokoh militer yang mengkudeta Myanmar untuk datang ke Indonesia.