PIKIRAN RAKYAT – Semakin banyaknya partai politik yang bergabung dengan koalisi Jokowi, membuat nasib pola ‘check and balance’ dalam demokrasi dikhawatirkan.
Sebab, mekanisme check and balance tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang yang dalam hal ini adalah koalisi Jokowi.
Saat ini, hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertahan menjadi oposisi Pemerintahan Jokowi.
Meski PAN ikut bergabung sebagai mitra baru dalam koalisi, PKS justru mengaku semakin mantap menjadi oposisi.
Baca Juga: Paula Verhoeven Kritis Saat Hamil Tua, Baim Wong Pasrah Usai Dengar Vonis Dokter
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menyatakan kemantapan partainya untuk menjadi oposisi diambil setelah melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan selama 7 tahun terakhir.
“Jangan ragukan sikap oposisi PKS,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Fraksi PKS, Kamis, 2 September 2021.
Jazuli Juwaini menegaskan bahwa sejak awal pihaknya menyampaikan bahwa oposisi hadir untuk menjaga demokrasi dan menghadirkan check and balances.
“Sejak awal kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan check and balances agar pemerintah tetap on the track berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Jokowi. Fair kan?,” tuturnya.