PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu membandingkan kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan B. J. Habibie yang pada masa lalu juga menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Jokowi saat ini menjadi sorotan karena sejumlah kebijakan yang menimbulkan kontroversi.
Kebijakan tersebut yakni berkaitan dengan proyke pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sebelumnya, Jokowi berujar jika pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan dana APBN.
Baca Juga: Lesti Kejora Tumbang, Kru Mendadak Buka Suara Singgung Rekayasa sampai Jelaskan Posisi Kamera
Namun, selang beberapa waktu, Jokowi kemudian mengubah pernyataannya dan mengizinkan dana dari APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga menimbulkan kontroversi dengan berbagai aspek yang dinilai.
Terlebih lagi, APBN hanya bisa memberikan 10 persen dari biaya yang dibutuhkan.
Dana selebihnya dikabarkan akan berasal dari investor yang diperkirakan akan membuat utang negara semakin membengkak.