BANDUNG,(PR).- Anggota Komisi IV Bidang pertanian DPR, Andi Akmal Pasluddin menyatakan, kepemilikan lahan sawah tiap petani hanya 0,86 hektare. Hal itu mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan sehingga Indonesia masih impor pangan dari luar negeri.
"Kami meminta kepada bapak presiden dan bapak wakil presiden, agar menteri Pertanian mampu mewujudkan swasembada pangan," kata Andi saat dihubungi, Rabu 27 November 2019.
Pasalnya, hingga periode pertama presiden Jokowo berakhir, beras sebagai ikon pangan negara Indonesia tidak mampu swasembada murni sehingga merdeka dari impor beras non premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski banyak kaum akademisi mengagumi kinerja sektor pertanian di lima tahun terakhir, namun kita semua bisa merasakan, bahwa selama lima tahun ini, setiap tahun ada impor pangan dalam jumlah besar.
Baca Juga: Massa Dua Ormas Ini Bentrok di Beberapa Lokasi di Karawang
"Baik itu beras, jagung, kedelai, bawang, buah-buahan, gula dan garam. Jadi kita perlu berimbang dalam memberikan pendapat agar kita semua tidak terlena dalam situasi angan-angan, demi perbaikan masyarakat yang nyata”, ucap Akmal.
Legislator Sulawesi Selatan ini, mengapresiasi mantan wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyadari ada persoalan ketidakberimbangan lahan produksi pangan dengan jumlah penduduk Indonesia sehingga kita tidak mampu mencapai swasembada pangan.
"Ada persoalan 260 juta penduduk Indonesia yang perlu makan tiap hari. Ada juga persoalan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Sedangkan lahan kritis dan lahan tidur belum mampu diaktivasi untuk berubah menjadi lahan pertanian demi keperluan produksi pangan," katanya.
Baca Juga: Tunggu Putusan Vonis Siang Ini, Komedian Nunung Mengaku Hanya Bisa Berdoa