PIKIRAN RAKYAT- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut memberikan tanggapan terkait putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang baru-baru ini membeli saham perusahaan senilai Rp92 miliar.
Refly Harun menyampaikan pendapatnya tersebut, lantaran 'jajan' saham perusahaan yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep itu mengundang kontroversi dari berbagai pihak.
Terkait Kaesang Pangarep yang membeli saham perusahaan itu, Refly Harun mengatakan ada kelemahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni pemerintah tidak mengatur mengenai keluarga presiden.
"Padahal, harusnya kita ada peraturan tentang undang-undang kepresidenan, jadi undang-undang kepresidenan itu tidak mengatur tentang kekuasaan presiden, namun mengatur rumah tangga presiden," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun yang diunggah pada Sabtu, 18 Desember 2021.
Baca Juga: Panggung Teater Mereka yang Menunggu di Banda Naira, Sisi Personal 4 Tokoh Bangsa
"Misalnya hal seperti ini, jadi walaupun anak presiden bukan pejabat publik, tetapi tetap saja dia tidak boleh menggunakan pengaruh orang tuanya untuk berbisnis. Jadi tidak boleh trading in influence," sambungnya.
Lebih lanjut, Refly pun mengatakan bahwa ke depan, untk menjaga good government dan clean government, harta kekayaan keluarga presiden itu seharusnya dilaporkan.
Mengenai siapa saja yang harus dilaporkan terkait harta kekayaan keluarga presiden tersebut, Refly memaparkan di antaranya orang tua dan mertua, anak-anak, dan saudara-saudara.
"Agar kita kemudian punya semacam pegangan apakah memang keluarga presiden ini menggunakan pengaruhnya atau tidak untuk berbisnis di sana," ujarnya.