PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebutkan kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2022 senilai 5,11 persen menjadi Rp4,6 juta untuk memenuhi rasa keadilan.
Hal itu disampaikan Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan KADIN (Kamar Dagang Indonesia) DKI Jakarta yang menilai kenaikan UMP 2022 ditetapkan secara sepihak, Minggu, 19 Desember 2021.
"Ini menunjukan keinginan komitmen kami untuk memberi rasa keadilan," katanya.
Terkait penetapan UMP 2022, Ahmad Riza Patria mempersilahkan semua pihak untuk memberikan masukan dan rekomendasinya.
Baca Juga: UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Anies Baswedan: Layak Bagi Pekerja, Terjangkau Bagi Pengusaha
Kata dia, penetapan UMP 2022 ini masih akan terus didiskusikan hingga menemukan formulasi terbaik.
"Silahkan semua memberi masukan dan memberikan rekomendasi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang Indonesia) DKI Jakarta, Diana Dewi mengaku, pihaknya mendapatkan dari pelaku usaha atas kenaikan UMP yang dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.
Diana Dewi menuturkan, sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur Organisasi Pengusaha, Pemerintah, Serikat Buruh dan Akademisi, telah ditetapkan kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2022 dengan kenaikan sebesar 0,85 persen atau Rp37.749 menjadi Rp4.453.935,536.
Penetapan UMP DKI Jakarta itu juga telah berpedoman pada PP Nomor 36 tahun 2021.
"Kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak," ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 19 Desember 2021.
Ditengah perbaikan perekonomian daerah akibat pandemi, Diana menuturkan seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan yang baru.
Dalam catatan statistik Jakarta, UMP Jakarta naik sebesar 63,5 persen dari Rp2,7 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 4.416.186 pada tahun 2021.
Kondisi ini yang membuat beban para pengusaha semakin berat untuk dapat kembali bangkit paska pengendalian pandemi Covid-19.
Selain itu, kata dia efek yang akan dihasilkan dari peninjauan kembali UMP 2022 oleh Pemprov DKI Jakarta menurut tidak tepat.
Kenaikan upah itu menurutnya berbanding lurus dengan kenaikkan harga-arga terutama harga konsumsi rumah tangga.
Ditambah lagi rata-rata para Pengusaha Kecil yang akan semakin berat untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut.
"Sehingga alih-alih ingin membuat kebijakan yang berkeadilan malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari SDM yang berkwalitas," tuturnya.
Sebagian besar, Diana mengatakan, pengusaha di DKI Jakarta telah menyatakan tetap akan mengikuti UMP Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"Bahkan ada beberapa dari mereka yang menyatakan belum dapat memikirkan strategi lain, apabila kenaikan UMP 2022 tetap dipaksakan naik sebesar 5,1 persen," tuturnya.***