PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, belum mendapat solusi untuk mengatasi penolakan banyak pihak, atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Iuran BPJS Kesehatan naik untuk semua kelas sejak 1 Januari 2020 lalu.
Komisi IX pun mempersilakan Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk rapat kembali pada satu sampai dua hari ke depan, sebelum melanjutkan rapat dengan Komisi IX nanti.
Baca Juga: Curhat Buruh Terlilit Utang di 20 Aplikasi Pinjaman Online, Berawal dari Butuh Mendadak Hingga Gali Lubang Tutup Lubang
Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene menyebut, kesimpulan rapat antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 20 Januari 2020, memerintahkan konsolidasi ulang antara Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Konsolidasi ini untuk mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan peserta iuran BP Kelas III.
Komisi IX pun akan melakukan rapat internal Selasa, 21 Januari 2020, sebelum kemudian memanggil lagi Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk membahas solusi yang dibawanya nanti.
Baca Juga: Viral Usai Terbangkan Pesawat dari Bahan Bekas, Montir asal Pinrang Temui Moeldoko
Rapat yang digelar sejak pukul 14.00 WIB itu memang berlangsung cukup panas.
Pasalnya, Komisi IX merasa dikhianati oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan yang pada rapat 12 Desember 2019 lalu, telah sepakat untuk tidak menaikkan iuran bagi peserta mandiri kelas III, sebagaimana tiga skema alternatif iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
Namun di tengah penolakan ini, Kemenkes justru menyebut tak punya solusi.
Pernyataan tegas lalu muncul salah satunya dari anggota Komisi IX dari FPDIP Ribka Tjiptaning.
Baca Juga: Truk Tangki Pengisi BBM di SPBU Batulawang Banjar Terbakar, Warga Panik Melihat Kobaran Api