PIKIRAN RAKYAT - Isu yang bertebaran soal penyiksaan Muslim Uighur di Xinjang, Tiongkok menjadi sorotan dunia ketika beredarnya kabar terkait kondisi Muslim Uighur yang disiksa dan ditahan di Xinjang dalam Kamp Re-edukasi.
Tidak hanya soal penyiksaan Muslim Uyghur di Tiongkok, pada 28 Januari 2020, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat buat 'kesepakatan abad ini' yang menyatakan bahwa Kota Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel, sebagai bagian dari peta jalan perdamaian Timur Tengah.
Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) buka suara terkait desakannya terhadap Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengirimkan Delegasi guna meninjau secara langsung kondisi Komunitas Muslim Uighur di Xinjang, dan Al Aqsa di Yerussalem.
Baca Juga: 2 Penyakit yang Disebabkan oleh Kemalasan, Salah Satunya Depresi
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, di sidang Komisi Budaya, Hukum, Peradaban dan Agama PUIC di Ouagadougou, Burkina Faso, yang berlangsung pada 27-30 Januari 2020.
“Delegasi Indonesia mengusulkan agar PUIC mengirimkan delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uighur di Xinjang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan.
Dengan demikian PUIC bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya, sehingga langkah PUIC ke depan dalam menyikapi situasi di Xinjiang bisa lebih tepat,” ungkap Mardani, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI.
Baca Juga: Suhu Air Panas yang Muncul dari Sumur Milik Hambali di Atas Normal
Usulan tersebut menyeruak ketika forum berdebat mengenai perlu atau tidaknya sebuah resolusi khusus untuk menyikapi situasi di Uighur.