PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk segera merampungkan kebijakan satu peta.
Dengan demikian, masalah tumpang tindih penggunaan lahan yang kerap menimbulkan sengketa tidak terus berulang.
Ia menuturkan, pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.
Baca Juga: Cuci Otak Jadi Syarat Bagi WNI Eks ISIS Jika Benar-benar Dipulangkan ke Indonesia
Untuk itu, agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar dan satu basis data, pemerintah sejak tahun 2016 terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta.
Jokowi mengatakan, tim percepatan kebijakan satu peta hampir merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan.
"Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Tinggal satu peta tematik terkait peta batas administrasi, desa, atau kelurahan yang kita targetkan selesai di Desember 2020," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk menindaklanjuti hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2020.
Baca Juga: 4 Cara Membatasi Gejala-gejala Kecemasan pada Hidup, Mulai dari Meditasi hingga Belajar Mendengarkan
Presiden mengatakan, dengan rampungnya satu peta nasional ini nantinya akan memberikan kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah.
Satu peta ini juga diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.
"Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," tuturnya.
Baca Juga: Sebuah Jalan di Majalengka Terputus Total akibat Hantaman Arus Sungai Cibodas
Jokowi memberikan sejumlah arahan yang akan ditindaklanjuti oleh tim terkait serta jajaran kementerian/lembaga yang akan menyelasaikan percepatan kebijakan satu peta tersebut.
"Pertama, saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal sehingga masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal," ucapnya.
Ia meminta agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Lionel Messi Dikaitkan dengan Manchester City Musim Panas nanti
Dengan mengacu pada satu data yang sama, diharapkan kebijakan dan perencanaan satu dengan lainnya dapat saling tersinkronisasi.
"Dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita," katanya.
Selain itu, Presiden juga meminta seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan.