PIKIRAN RAKYAT - DPR RI dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat agar tidak menaikkan iuran BPJS pada 2 September 2019 sebelum pendataan peserta beres dilakukan.
Meski Ketua DPR RI, Puan Maharani sudah bersikukuh untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan pemerintah, tetapi kini pemerintah berencana tetap akan menaikkan iurannya.
Oleh karena itu, DPR RI mendesak pemerintah agar melakukan cleansing (pembersihan) data peserta BPJS sebelum menaikkan iurannya.
Baca Juga: Masih Ribut, AS Tuntut Inggris untuk Pertimbangan Kembali Keputusan Teknologi 5G Huawei
Meski demikian, pemerintah juga beragumen bahwa data peserta sudah dibereskan, sehingga pihaknya bisa mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan hal ini usai Rapat Gabungan (Ragab) dengan beberapa komisi, kementerian, dan Dikrektur BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
“Ada keinginan dari DPR untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tidak dinaikkan iurannya. Saya minta kepada pemerintah untuk menerangkan dasar-dasarnya, kenapa dinaikkan per 1 Januari 2020,” ucap Puan.
Baca Juga: Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, BCL Batal Tampil di Love Fest 2020 dan Digantikan Noah
Puan menjelaskan bahwa DPR RI sudah mengingatkan pemerintah tentang kesepakatan pada September 2019 silam agar tidak menaikkan iuran BPJS Kesejatan.